GUNUNGKIDUL (DIY) | matayogya.com — Upaya memastikan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Panewu bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKP7D) Kabupaten Gunungkidul melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kapanewon Gedangsari pada Selasa, (22/9/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan dengan meninjau secara langsung kondisi rumah penerima manfaat sekaligus melihat perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Monev menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan dan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan, progres rehabilitasi, serta pemanfaatan bantuan. Selain itu, komunikasi dengan pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, dan masyarakat penerima manfaat juga dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program.
Panewu Gedangsari, Eko Krisdiyanto, S.E., menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kami berharap pelaksanaan bantuan RTLH dapat terus dikawal bersama. Yang paling penting, bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, digunakan sesuai peruntukan, dan hasilnya dapat meningkatkan kelayakan tempat tinggal penerima manfaat,” ujar Krisdiyanto.
Menurutnya, penanganan RTLH tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah kabupaten, kapanewon, kalurahan, masyarakat, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Pemerintah kapanewon tentu mendukung program ini. Kami juga mendorong pemerintah kalurahan untuk terus melakukan pendataan dan pengawasan sehingga program penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Program penanganan RTLH menjadi salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemkab Gunungkidul mencatat masih terdapat ribuan RTLH yang perlu ditangani melalui berbagai sumber pembiayaan.
Dalam keterangan resmi Pemkab Gunungkidul pada Agustus 2026, dari total 21.758 unit RTLH yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sebanyak 15.342 unit masih harus ditangani hingga data per 31 Juli 2026. Untuk tahun anggaran 2026, Dinas PUPRKP menargetkan penanganan 256 unit RTLH di 14 kapanewon dan 53 kalurahan.
Pemkab juga menegaskan bahwa bantuan RTLH bersifat stimulan sehingga pelaksanaannya diharapkan didukung dengan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pola tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil pembangunan sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tingkat masyarakat.
Di Gedangsari, program peningkatan kualitas hunian juga telah dilakukan melalui berbagai skema bantuan. Salah satunya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar masyarakat penerima manfaat di wilayah tersebut. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni dengan mengedepankan keswadayaan dan gotong royong.
Melalui kegiatan Monev, TKP7D bersama pemerintah wilayah diharapkan dapat memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan bantuan di lapangan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ke depan.
Pengawasan secara berkelanjutan penting dilakukan agar bantuan sosial tidak berhenti pada penyaluran, tetapi benar-benar memberikan perubahan terhadap kondisi kehidupan masyarakat penerima manfaat.
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, penanganan RTLH diharapkan dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga di Gunungkidul dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan layak huni.
Penulis: Redaksi.
Editor: Redaktur.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
