GUNUNGKIDUL (DIY) | matayogya.com — Kemarau panjang tahun 2026 membuat persoalan air bersih di Kabupaten Gunungkidul semakin serius. Sebanyak 17 dari 18 kapanewon kini terdampak krisis air bersih dan membutuhkan pasokan air dari pemerintah.
Berdasarkan data BPBD Gunungkidul, hanya Kapanewon Playen yang hingga kini belum masuk wilayah terdampak kekeringan. Sementara 17 kapanewon lainnya telah mendapatkan bantuan distribusi air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, mengatakan kondisi tersebut telah diproyeksikan sejak awal musim kemarau berdasarkan prediksi BMKG. Musim kemarau di wilayah Gunungkidul diperkirakan mulai memasuki periode Dasarian III April hingga Dasarian I Mei 2026 atau sekitar akhir April sampai awal Mei, dan berlangsung hingga Dasarian I–II November 2026.
“Proyeksi kekeringan berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di Gunungkidul mulai Dasarian III April sampai Dasarian I Mei 2026, kemudian diperkirakan berlangsung sampai Dasarian I dan II November 2026,” kata Purwono.
Prediksi tersebut sejalan dengan informasi BMKG yang menyebut sebagian wilayah Gunungkidul mulai memasuki musim kemarau pada April–Mei 2026. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau di wilayah DIY, termasuk Gunungkidul, terjadi sekitar Agustus 2026.
Panjangnya periode kemarau membuat kebutuhan distribusi air bersih terus meningkat. Anggaran reguler BPBD Gunungkidul yang sebelumnya disiapkan untuk penanganan kekeringan pun telah habis tersalurkan.
Purwono menyampaikan, sebanyak 800 tangki air bersih yang bersumber dari anggaran reguler BPBD telah seluruhnya didistribusikan kepada masyarakat. Penyaluran 800 tangki tersebut selesai pada 14 September 2026.
“Ketersediaan dropping air dari anggaran reguler di BPBD sebanyak 800 tangki sudah habis pada 14 September 2026,” jelasnya.
Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kemudian menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Dari anggaran tersebut disiapkan sebanyak 5.223 tangki air bersih untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
“Anggaran BTT sejumlah 5.223 tangki mulai kita distribusikan sejak tanggal 15 September 2026,” ujar Purwono.
Hingga Senin, 21 September 2026, distribusi dari anggaran BTT telah mencapai 158 tangki. Penyaluran tersebut akan terus dilakukan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
“Sampai dengan hari ini tanggal 21 September 2026, dari BTT telah tersalurkan 158 tangki,” katanya.
Menurut Purwono, pemerintah juga telah memproyeksikan distribusi air bersih berlangsung hingga akhir November 2026. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan sumber air masyarakat yang tidak serta-merta pulih meskipun hujan mulai turun.
“Kita proyeksikan dropping akan kita lakukan hingga akhir November 2026,” tegas Purwono.
Di tengah masifnya distribusi air bersih tersebut, DPRD Gunungkidul mengingatkan pemerintah agar dropping tangki tidak menjadi satu-satunya pola penanganan kekeringan.
Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul, Gunawan, mendukung penambahan bantuan air bersih bagi masyarakat. Namun, ia meminta distribusi dilakukan secara terukur agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.
“ Kemarau tahun ini lebih panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bantuan harus terus diberikan ke warga yang membutuhkan, tapi tidak boleh tumpang tindih sehingga penyaluran dapat tepat sasaran,” kata Gunawan kepada matayogya.com melalui pesan WhatsApp, Senin (21/9/2026) petang.
Menurutnya, Gunungkidul sebenarnya memiliki potensi sumber air yang besar. Persoalannya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Gunawan mendorong Pemkab Gunungkidul mulai mengembangkan sumber air sungai bawah tanah sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
“Gunungkidul mempunyai banyak sumber air, namun pemanfaatan belum optimal. Saya yakin kalau dimanfaatkan dengan baik, maka krisis air bisa teratasi,” tegasnya.
Namun, pengembangan sumber air membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, Gunawan meminta Pemerintah DIY maupun pemerintah pusat ikut membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur air di Gunungkidul.
“Tapi, memang anggaran jadi persoalan karena kemampuan pemkab masih terbatas sehingga harus ada bantuan dari Pemerintah DIY atau Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
Gunawan berharap persoalan kekeringan di Gunungkidul dipikirkan secara lebih serius dan menyeluruh untuk penanganan ke depan. Menurutnya, dropping air bersih memang menjadi langkah penting dalam kondisi darurat, namun diperlukan upaya jangka panjang agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan setiap kali musim kemarau tiba.
“Kita perlu memikirkan bagaimana cara ke depannya untuk menanggulangi persoalan ini secara lebih permanen. Jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali menghadapi persoalan yang sama,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan sumber daya air. Para ahli maupun akademisi dinilai perlu dilibatkan untuk mengkaji potensi sumber air yang dimiliki Gunungkidul sekaligus merumuskan langkah penanganan yang tepat dan berkelanjutan.
“Mungkin kita juga bisa mendatangkan para ahli untuk diajak berembuk, berdiskusi dan mencari solusi bersama terkait persoalan air ini. Kita perlu melihat dari berbagai sisi, bagaimana potensi sumber air yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Gunawan, hasil kajian dan masukan dari para ahli nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan serta menentukan pembangunan infrastruktur air yang sesuai dengan kondisi geografis Gunungkidul.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah, Pemerintah DIY maupun pemerintah pusat, persoalan kekeringan diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Krisis air bersih yang saat ini melanda 17 kapanewon menjadi pekerjaan besar bagi Gunungkidul. Dropping air menjadi penyelamat kebutuhan warga dalam kondisi darurat, namun pembangunan sistem penyediaan air yang berkelanjutan menjadi tantangan utama agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.
Bagi DPRD Gunungkidul, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah tangki yang harus didistribusikan setiap tahun. Pemerintah perlu mulai membangun strategi jangka panjang dengan memetakan sumber air, melibatkan para ahli, memperkuat infrastruktur dan memastikan potensi sumber air Gunungkidul benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Penulis: Redaksi.
Editor: Redaktur.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
