GUNUNGKIDUL (DIY) | matayogya.com — Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul mulai memantik kegelisahan di internal partai. Desakan agar agenda lima tahunan tersebut segera dilaksanakan kini menguat dari kalangan akar rumput. Sejumlah pengurus tingkat pimpinan kecamatan hingga ranting meminta jajaran DPD Golkar Gunungkidul tidak lagi membiarkan ketidakpastian jadwal Musda berlarut-larut.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam konsolidasi pengurus pimpinan anak cabang dan ranting Partai Golkar se-Kabupaten Gunungkidul yang digelar di Gaung Resto, Wonosari, Jumat (30/10/2026).
Konsolidasi itu menjadi ruang penyampaian kegelisahan sekaligus tuntutan agar roda organisasi segera ditata melalui pelaksanaan Musda XI.
Koordinator Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, Supriyono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi organisasi yang hingga kini belum juga menuntaskan agenda Musda. Padahal, sejumlah DPD Partai Golkar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta telah lebih dahulu menyelenggarakan Musda, bahkan kepengurusan barunya sudah dilantik.
”Kami betul-betul prihatin. Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta sudah melaksanakan Musda bahkan kepengurusannya sudah dilantik. Sementara Gunungkidul sampai sekarang belum melaksanakan Musda,” ujar Supriyono.
Menurutnya, Musda bukan sekadar agenda seremonial atau pergantian kepemimpinan. Forum tersebut merupakan mekanisme organisasi yang harus dijalankan setiap lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Ia mengingatkan, ketidakjelasan pelaksanaan Musda berpotensi memengaruhi soliditas internal, menghambat konsolidasi hingga mengganggu kesiapan partai dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
”Saya berharap Musda Partai Golkar segera dilaksanakan sesuai ketentuan AD/ART. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan berdampak terhadap konsolidasi partai,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan aspirasi murni dari akar rumput yang menginginkan kepastian arah organisasi.
Menurut Ratno, penundaan Musda yang berkepanjangan bukan persoalan sepele. Di tengah partai-partai politik lain yang mulai menata kekuatan dan kepengurusan untuk menghadapi Pemilu 2029, Golkar Gunungkidul justru masih dihadapkan pada ketidakpastian agenda internal.
”Musda Partai Golkar ini sudah lama tertunda. Partai-partai lain sudah mulai menata organisasi untuk menyambut Pemilu 2029. Saya berharap Musda Partai Golkar segera dilaksanakan,” kata Ratno.
Ratno juga menyampaikan pesan tegas kepada jajaran DPD Partai Golkar Gunungkidul agar tidak menunda agenda organisasi yang sudah jelas ketentuannya. Ia mengingatkan bahwa aturan internal partai semestinya menjadi pedoman bersama, bukan justru diabaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan menjalankannya.
”Jangan menunda apa pun yang sudah pasti. Jangan melawan aturan yang dibuat sendiri. Kalau itu dilakukan, tentu akan menjadi risiko besar bagi organisasi ke depan,” pesannya.
Desakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan Musda XI bukan lagi sekadar urusan administrasi organisasi. Kepastian regenerasi kepemimpinan, penataan struktur, serta arah konsolidasi politik mulai menjadi perhatian serius di tingkat akar rumput.
Kini, perhatian tertuju kepada jajaran DPD Partai Golkar Gunungkidul. Apakah aspirasi pengurus kecamatan dan ranting segera ditindaklanjuti dengan penetapan jadwal Musda XI, atau justru ketidakpastian ini kembali berlarut-larut?
Satu hal yang mulai terang: akar rumput menginginkan kepastian, bukan sekadar janji. Sebab, organisasi yang ingin melangkah menghadapi Pemilu 2029 semestinya terlebih dahulu memastikan mekanisme internalnya berjalan sesuai aturan.
Penulis: Hm_MY.
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
