KULONPROGO (DIY) | matayogya.com – Pelaksanaan proyek rekonstruksi talud di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi sorotan Dewan Pimpinan Daerah LSM Triga Nusantara Indonesia DIY. LSM tersebut menduga terdapat sejumlah ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pengerjaan jalan, mulai dari penggunaan material hingga kualitas pengecoran beton.
Temuan itu dituangkan dalam surat bernomor 091/DPD-TRINUSA-DIY/IX/2026 tertanggal 28 September 2026 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Kulon Progo.
Dalam surat tersebut, Trinusa menyampaikan hasil pengamatan dan dokumentasi lapangan yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis oleh instansi terkait.
Salah satu hal yang disoroti adalah penggunaan material batu. Trinusa menduga pekerjaan konstruksi tidak menggunakan batu pecah (split) sebagaimana yang mereka nilai diperlukan dalam standar teknis, melainkan menggunakan batu kali biasa atau batu bulat.
Selain itu, LSM tersebut menyebut tidak menemukan lapisan pemisah berupa plastik cor saat pelaksanaan pengecoran. Lapisan tersebut dinilai perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian metode pengerjaan dengan desain teknis dan spesifikasi proyek.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kondisi permukaan beton. Trinusa menilai hasil pengecoran kurang baik karena ditemukan retakan dan bagian beton yang pecah dalam waktu relatif singkat setelah pekerjaan dilaksanakan.
Meski demikian, dugaan ketidaksesuaian tersebut belum dapat serta-merta disimpulkan sebagai pelanggaran spesifikasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui jenis material yang digunakan, kesesuaian metode pengecoran, penyebab keretakan, serta kondisi struktur jalan secara keseluruhan.
Pemeriksaan juga perlu merujuk pada dokumen kontrak, gambar rencana, spesifikasi teknis, metode kerja, dan hasil pengujian mutu beton yang menjadi bagian dari pelaksanaan proyek.
Khusus mengenai penggunaan batu pecah dan lapisan plastik cor, penilaiannya perlu disesuaikan dengan jenis konstruksi, fungsi material, desain teknis, serta ketentuan yang tercantum dalam dokumen pekerjaan. Dengan demikian, dugaan yang disampaikan LSM dapat diuji berdasarkan bukti teknis, bukan semata-mata pengamatan visual.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak, pemerintah daerah perlu memastikan langkah korektif sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika ditemukan bahwa pekerjaan telah memenuhi persyaratan teknis, hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam suratnya, Trinusa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah melalui DPUPKP Kulon Progo.
Pertama, meminta agar bagian pekerjaan yang terbukti menyimpang dari spesifikasi diperbaiki atau dikerjakan ulang (rework) sesuai standar teknis yang berlaku.
Kedua, meminta pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk terhadap kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.
Ketiga, mendesak keterbukaan informasi mengenai spesifikasi teknis, anggaran, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Desakan ini menempatkan DPUPKP sebagai instansi yang perlu memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pekerjaan, mekanisme pengawasan, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat.
Di sisi lain, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas juga perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan metode kerja, jenis material yang digunakan, serta hasil pengendalian mutu selama proyek berlangsung.
Keterangan dari seluruh pihak menjadi penting untuk memastikan apakah persoalan yang ditemukan berkaitan dengan mutu pekerjaan, ketidaksesuaian metode pelaksanaan, faktor teknis lainnya, atau hal yang memerlukan tindakan korektif.
Pengawasan masyarakat terhadap proyek pemerintah merupakan bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas pembangunan infrastruktur. Namun, pengawasan tersebut perlu diikuti verifikasi yang objektif agar kesimpulan yang disampaikan kepada publik tidak mendahului hasil pemeriksaan.
Apabila terdapat retakan atau kerusakan beton dalam waktu singkat, pemerintah daerah perlu menjelaskan penyebabnya berdasarkan pemeriksaan teknis. Jika ditemukan kekurangan mutu, langkah perbaikan harus dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.
Transparansi juga diperlukan untuk menjawab pertanyaan mengenai nilai kontrak, spesifikasi pekerjaan, masa pemeliharaan, serta tanggung jawab pihak pelaksana apabila kerusakan terbukti disebabkan oleh ketidaksesuaian pekerjaan.
Hingga berita ini disusun, surat Trinusa tersebut menjadi dasar informasi mengenai dugaan yang disampaikan organisasi masyarakat tersebut. Belum terdapat keterangan resmi dari DPUPKP Kulon Progo, kontraktor pelaksana, maupun konsultan pengawas mengenai tanggapan atas temuan dan tuntutan tersebut dalam bahan yang tersedia.
Penulis: Hm_MY.
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
