YOGYAKARTA | matayogya.com — Lelang dua bidang tanah yang disebut memiliki nilai pasar sekitar Rp2,43 miliar namun terjual Rp420 juta memicu aksi protes Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI). Massa mendesak PNM Ventura Syariah mengembalikan tanah yang telah dilelang dan menghentikan proses lelang terhadap objek lainnya.
Sekitar 50 orang menggelar aksi damai dan audiensi di KPKNL Yogyakarta serta kantor PNM Ventura Syariah, Senin (7/9/2026).
Dua bidang tanah dengan total luas 5.497 meter persegi itu terjual dalam lelang KPKNL Yogyakarta pada 23 Juli 2026 dengan harga Rp420 juta. Sementara appraisal KJPP Agus, Firdaus & Rekan pada Maret 2025 mencatat nilai pasar sekitar Rp2,43 miliar dan nilai likuidasi sekitar Rp1,63 miliar.
Perbedaan nilai tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan ARPI.
Perwakilan ARPI, Dani Eko Wiyono, juga mempersoalkan status kepemilikan tanah. Ia menyebut tanah yang dilelang merupakan milik Mukardi dan sertifikatnya digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
ARPI bahkan mengaku siap membayar Rp420 juta, sesuai hasil lelang, apabila tanah tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik dan proses lelang terhadap objek lainnya dihentikan.
“Kami sanggup membayar penuh sesuai nilai hasil lelang, yaitu Rp420 juta. Kami ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya,” kata Dani.
Tempuh Jalur Hukum, Tapi Pintu Damai Tetap Terbuka
Persoalan ini juga telah masuk jalur hukum. Gugatan perdata telah diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sidang perdana dijadwalkan Selasa (8/9/2026). Sementara laporan pidana telah dibuat di Polres Sleman dan masih dalam proses.
Meski demikian, ARPI menyatakan tetap membuka peluang penyelesaian secara damai. Mereka siap mempertimbangkan pencabutan perkara apabila tanah dikembalikan dan proses lelang terhadap objek lainnya dihentikan.
PNM: Belum Ada Keputusan Pengembalian
Perwakilan PNM Ventura Syariah, Jibril Arkana, mengatakan pihaknya menangkap adanya keinginan kedua pihak untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan.
Namun, PNM belum dapat memberikan keputusan. Permohonan ARPI akan dilaporkan kepada pimpinan pusat sesuai jenjang kewenangan perusahaan.
“Kami akan mengupayakan permohonan yang disampaikan, tetapi keputusan tetap bergantung pada pimpinan pusat,” ujar Jibril.
Hingga audiensi berakhir, belum ada keputusan tertulis terkait pengembalian tanah maupun pembatalan lelang. Dengan demikian, proses hukum tetap berjalan, sementara peluang mediasi antara kedua pihak masih terbuka.
Penulis: Redaksi.
Editor: Redaktur.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
