GUNUNGKIDUL (DIY) | matayogya.com — Berakhirnya masa cuti belum diikuti kembalinya Carik Kalurahan Balong, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, berinisial PW (45), ke tempat tugas. Pemerintah kalurahan kini menyiapkan langkah administratif, mulai dari upaya komunikasi, penerbitan teguran tertulis, hingga rencana pembentukan tim verifikasi untuk menelusuri persoalan tersebut.
Lurah Balong, Sumarjo, mengatakan pihaknya masih berupaya memperoleh kejelasan mengenai ketidakhadiran carik tersebut. Sejumlah jalur komunikasi telah ditempuh, termasuk melalui orang-orang terdekat PW. Namun, hingga kini, upaya tersebut belum menghasilkan komunikasi yang diharapkan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena masa cuti yang bersangkutan telah berakhir, sementara kewajiban menjalankan tugas pemerintahan kalurahan kembali melekat pada jabatan yang diemban.
Berdasarkan keterangan Sumarjo, PW sebelumnya mengambil cuti tahunan pada 16–27 Juli 2026 selama 12 hari. Setelah itu, ia mengajukan cuti karena alasan penting pada 30 Juli–12 Agustus 2026 selama 14 hari, dengan alasan menjenguk orang tua yang sakit di Riau. Pengajuan cuti serupa kembali dilakukan untuk periode 13–26 Agustus 2026 selama 14 hari.
Pemerintah kalurahan kemudian memperhitungkan toleransi waktu hingga 9 September 2026. Dengan perhitungan tersebut, PW diharapkan kembali menjalankan tugas kedinasan mulai 10 September 2026.
Namun, setelah batas waktu tersebut terlewati, pemerintah kalurahan masih berusaha mendapatkan kepastian mengenai keberadaan dan alasan ketidakhadirannya.
“Kami sudah berupaya menghubungi yang bersangkutan melalui berbagai jalur, termasuk orang-orang terdekatnya. Harapan kami, Carik Balong segera memberikan kabar dan bisa berkomunikasi dengan pemerintah kalurahan agar persoalan ini menjadi jelas,” ujar Sumarjo.
Upaya pemerintah kalurahan tidak berhenti pada komunikasi informal. Surat pemberitahuan mengenai berakhirnya masa cuti telah dikirimkan kepada PW. Ketika komunikasi langsung belum berjalan sebagaimana diharapkan, teguran tertulis akhirnya diterbitkan sebagai bagian dari tindak lanjut administratif.
Sumarjo menegaskan, pihaknya masih mengutamakan penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah. Ia berencana menjalin komunikasi dengan orang tua PW terlebih dahulu agar persoalan tersebut dapat dibicarakan secara baik-baik.
“Kami tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Karena itu, kami merencanakan pembentukan tim verifikasi yang melibatkan lima orang dari unsur pamong kalurahan, Bamuskal, dan tokoh masyarakat. Semua akan kami telusuri agar penanganannya objektif dan sesuai ketentuan,” tegas Sumarjo.
Tim verifikasi tersebut direncanakan memeriksa rangkaian kejadian, administrasi cuti, catatan kehadiran, serta upaya komunikasi dan pemanggilan yang telah dilakukan. Tim juga diharapkan dapat menghimpun keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk memberikan ruang kepada PW untuk menyampaikan penjelasan.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan tidak hanya bertumpu pada informasi sepihak atau dugaan yang belum teruji. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah kalurahan dalam menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Surat pemberitahuan berakhirnya masa cuti sudah kami sampaikan dan teguran tertulis juga telah diterbitkan. Kami tetap mengedepankan komunikasi serta musyawarah, tetapi kewajiban kedinasan harus diperhatikan. Apabila belum ada kejelasan, tentu akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Dalam penanganan dugaan pelanggaran disiplin pamong kalurahan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pemeriksaan administratif yang cermat. Status cuti, surat pemberitahuan, teguran, dokumentasi upaya pemanggilan, serta kemungkinan alasan yang disampaikan oleh pihak terkait harus diverifikasi secara menyeluruh sebelum kesimpulan atau sanksi ditetapkan.
Ketentuan mengenai disiplin pamong kalurahan di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2022. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan jenis persoalan, hasil pemeriksaan, dan prosedur administratif yang berlaku.
Apabila PW belum memenuhi panggilan atau belum memberikan penjelasan, pemerintah kalurahan perlu mendokumentasikan setiap upaya yang telah dilakukan. Jika persoalan tidak kunjung memperoleh kejelasan, tindak lanjut dapat ditempuh melalui mekanisme yang berlaku, termasuk koordinasi atau pengajuan kepada Panewu Girisubo sesuai kewenangan dan prosedur.
Sumarjo menegaskan, pemerintah kalurahan tetap membuka ruang komunikasi bagi PW untuk memberikan penjelasan mengenai situasi yang dihadapinya. Menurutnya, penyelesaian secara baik-baik tetap menjadi harapan, tetapi pelaksanaan tugas kedinasan juga tidak dapat diabaikan.
“Prinsipnya, kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik. Kami memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan penjelasan. Namun, seluruh proses harus berjalan tertib, transparan, dan memiliki dasar administratif yang jelas,” imbuhnya.
Kasus di Kalurahan Balong ini menjadi perhatian terhadap pentingnya keseimbangan antara penyelesaian secara persuasif dan penegakan tata tertib pemerintahan. Pemerintah kalurahan perlu memberikan ruang klarifikasi kepada pamong yang bersangkutan sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Keputusan akhir, termasuk kemungkinan penerapan sanksi disiplin, perlu menunggu hasil pemeriksaan dan mengikuti prosedur yang berlaku. Dengan demikian, penanganan persoalan diharapkan berlangsung transparan, proporsional, dan memiliki dasar administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: Arf_.
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
