PACITAN (JAWA TIMUR) | matayogya.com — Perubahan wilayah pembinaan pengawasan keuangan dan pembangunan membawa Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, ke dalam cakupan pembinaan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Perubahan tersebut menjadi perhatian lantaran kedua kabupaten itu secara administratif masih berada di Provinsi Jawa Timur. Penyesuaian wilayah pembinaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, jarak antardaerah, serta efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.
Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, mengaku sempat terkejut ketika mengetahui kabar perubahan wilayah pembinaan tersebut. Meski demikian, ia memahami bahwa kedekatan geografis Pacitan dengan wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan wilayah kerja.
Pertimbangkan Jarak dan Beban Kerja
Informasi perubahan wilayah pembinaan itu disampaikan dalam kegiatan penyerahan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran Kabupaten Pacitan tahun 2026, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus menandai peralihan pembinaan Kabupaten Pacitan dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur kepada Perwakilan BPKP DIY.
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hasoloan Manalu, menjelaskan bahwa penyesuaian wilayah kerja mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kondisi geografis, jarak antardaerah, hingga pemerataan beban kerja antara Perwakilan BPKP Jawa Timur dan Perwakilan BPKP DIY.
Pertimbangan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah agar berjalan lebih efektif, khususnya dalam evaluasi perencanaan dan penganggaran.
Kabupaten Ponorogo juga mengalami perubahan wilayah pembinaan serupa sehingga nantinya kedua daerah tersebut masuk dalam cakupan pembinaan Perwakilan BPKP DIY sesuai pengaturan wilayah kerja yang berlaku.
Bukan Berarti Pindah Provinsi
Perubahan wilayah pembinaan BPKP ini tidak berarti Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo berpindah dari Provinsi Jawa Timur ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keduanya tetap menjadi bagian dari Jawa Timur. Penyesuaian tersebut hanya berkaitan dengan cakupan wilayah kerja instansi yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan keuangan serta pembangunan.
Dalam praktiknya, penataan wilayah kerja suatu instansi dapat mempertimbangkan lebih dari sekadar batas administratif. Jarak tempuh, aksesibilitas, kondisi geografis, dan distribusi beban kerja juga dapat menjadi faktor dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.
Dengan perubahan ini, pembinaan terhadap Pacitan dan Ponorogo diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memperkuat upaya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Penyesuaian tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai pentingnya kedekatan geografis dalam penentuan wilayah kerja instansi pemerintah, terutama yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Menurut Anda, apakah faktor jarak dan kedekatan geografis perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan wilayah pembinaan instansi pemerintah?
Sumber: Pemerintah Kabupaten Pacitan dan KETIK, 7 Oktober 2026.
Penulis: Redaksi.
Editor: Redaktur.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
