GUNUNGKIDUL (DIY) | matayogya.com — Siapa yang berhak menyewakan tanah milik pemerintah? Pertanyaan mendasar ini kini mengarah ke kawasan wisata Pantai Watu Lumbung, Kalurahan Balong, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
Dugaan praktik penyewaan sebidang tanah yang disinyalir merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mencuat setelah terungkap adanya pembayaran uang sewa dari seorang petani kepada pihak yang bukan merupakan instansi pemerintah. Lebih mengejutkan, pihak yang menginisiasi penyewaan tersebut justru mengakui bahwa kegiatan itu dilakukan atas inisiatif kelompoknya sendiri, tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan dinas terkait.
Jika pengakuan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar urusan sewa-menyewa. Ini menyangkut batas kewenangan, tata kelola aset daerah, transparansi penerimaan, hingga potensi kerugian keuangan daerah yang harus diperiksa secara serius.
PETANI BAYAR SEWA, SIAPA YANG MEMBERI WEWENANG?
Informasi yang dihimpun matayogya.com menyebutkan, lahan tersebut selama ini dimanfaatkan seorang petani berinisial WK, warga Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus.
Untuk menggunakan lahan itu, WK disebut harus mengeluarkan uang sekitar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Pembayaran diduga diberikan secara langsung kepada Susiyatno alias Susi, warga Balong, Girisubo.
Susiyatno diketahui merupakan juru parkir sekaligus koordinator yang mengatasnamakan pelaku kontrak parkir di kawasan Pantai Watu Lumbung.
Dalam informasi yang diperoleh, gagasan penyewaan tersebut melibatkan Susiyatno bersama Supaeto dan Pujiyono.
Namun, persoalan paling mendasar hingga kini belum terjawab: siapa yang memberikan mandat kepada mereka untuk menyewakan tanah tersebut?
Apakah ada surat penugasan? Apakah terdapat persetujuan dari pejabat pengelola aset? Ataukah penyewaan itu hanya berdasarkan kesepakatan internal kelompok?
Sebab, seseorang yang mendapatkan tugas mengelola parkir tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk mengatur, menyewakan, atau menarik uang atas pemanfaatan tanah yang diduga menjadi milik pemerintah daerah.
PENGAKUAN YANG MEMBUKA PERSOALAN
Saat dikonfirmasi pada Senin (9/11/2026), Susiyatno mengakui dirinya merupakan salah satu penggagas penyewaan lahan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan itu muncul dari inisiatif kelompoknya sendiri dengan alasan untuk menambah pendapatan dari sektor parkir.
Pengakuan mengenai tidak adanya koordinasi terlebih dahulu dengan dinas terkait justru menjadi bagian yang paling penting untuk ditindaklanjuti.
Jika benar tanah tersebut merupakan aset daerah, atas dasar apa kelompok tersebut menentukan tarif, menetapkan pihak penyewa, dan menerima pembayaran?
Jangan sampai kewenangan yang seharusnya berada di tangan pemerintah justru dijalankan oleh pihak lain tanpa kejelasan dasar administrasi.
Kepentingan menambah pendapatan parkir juga tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengambil keputusan atas pemanfaatan aset yang bukan milik pribadi.
UANG SEWA DIPUNGUT, MANA PERTANGGUNGJAWABANNYA?
Nilai uang yang disebut dibayarkan petani berkisar Rp400 ribu hingga Rp500 ribu. Besaran pembayaran tersebut masih perlu diverifikasi melalui keterangan penyewa maupun bukti transaksi.
Pertanyaan berikutnya bahkan lebih serius.
Ke mana uang tersebut mengalir?
Apakah masuk ke kas daerah sebagai penerimaan resmi? Apakah tercatat dalam administrasi pengelolaan aset? Ataukah justru diterima dan dikelola sendiri oleh kelompok yang menginisiasi penyewaan?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada dokumen yang memastikan mekanisme penerimaan maupun pertanggungjawaban uang tersebut.
Inilah yang harus dibuka secara terang. Jangan sampai masyarakat hanya diminta membayar, sementara dasar penarikan dan pertanggungjawaban uangnya tidak pernah dijelaskan.
PEMKAB GUNUNGKIDUL JANGAN HANYA MENONTON!
Persoalan ini semestinya menjadi alarm bagi Pemkab Gunungkidul, khususnya perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik daerah.
Pemerintah tidak cukup hanya menjawab bahwa tanah tersebut merupakan aset siapa. Lebih dari itu, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat pemanfaatan, dasar penyewaan, pihak yang menerima uang, serta seluruh dokumen pembayaran.
Jika benar merupakan barang milik daerah, pemanfaatannya wajib mengikuti ketentuan pengelolaan barang milik daerah, termasuk mekanisme persetujuan, penetapan kewenangan, administrasi, dan pertanggungjawaban penerimaan.
Inspektorat Daerah juga perlu didorong melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pemanfaatan aset yang tidak sesuai prosedur.
Bila kemudian ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Jangan sampai aset daerah yang semestinya dikelola untuk kepentingan masyarakat justru menjadi sumber pemasukan pihak tertentu tanpa kejelasan legalitas.
JANGAN BIARKAN ASET PUBLIK MENJADI URUSAN KELOMPOK!
Pantai Watu Lumbung merupakan salah satu kawasan wisata yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena itu, tata kelola kawasan, termasuk lahan dan fasilitas pendukungnya, harus dijalankan secara transparan.
Jika terdapat pihak yang merasa memiliki kewenangan menyewakan lahan, tunjukkan dasar kewenangannya. Jika ada uang yang telah diterima, buka catatan penerimaannya. Jika seluruh kegiatan dilakukan atas nama kepentingan parkir, jelaskan pula hubungannya dengan pengelolaan aset pemerintah.
Publik tidak membutuhkan jawaban berputar-putar. Publik membutuhkan kepastian.
CATATAN REDAKSI
Kasus dugaan penyewaan tanah di kawasan Pantai Watu Lumbung ini tidak boleh berhenti pada pengakuan bahwa semuanya dilakukan atas inisiatif kelompok.
Ada sejumlah pertanyaan yang wajib dijawab secara terbuka: siapa pemilik sah tanah tersebut, siapa yang memberikan kewenangan penyewaan, atas dasar apa petani dipungut uang, berapa total penerimaan, dan ke mana aliran uang tersebut dipertanggungjawabkan?
matayogya.com mendorong Pemkab Gunungkidul segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara transparan.
Jangan sampai masyarakat kecil harus mengeluarkan uang untuk memanfaatkan tanah yang ternyata merupakan aset pemerintah, sementara pihak yang menarik pembayaran justru tidak mampu menunjukkan dasar kewenangannya.
Aset daerah bukan milik kelompok. Kewenangan bukan hak pribadi. Dan setiap rupiah yang dipungut atas nama pengelolaan aset publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, status kepemilikan tanah dan legalitas penyewaan masih memerlukan verifikasi resmi. Dugaan penyimpangan maupun pungutan liar belum dapat dinyatakan terbukti. Pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan.
Penulis: BW_.
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
