GUNUNGKIDUL (DIY) | matayogya.com — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul yang digelar di kantor DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (9/11/2026), menuai penolakan dari sejumlah pengurus kecamatan (PK).
Forum yang pelaksanaannya diambil alih oleh DPD Golkar DIY tersebut justru memunculkan polemik baru. Sejumlah PK menyatakan tidak mengakui keabsahan Musda karena menilai terdapat dugaan penyimpangan mekanisme organisasi, mulai dari pengambilalihan kewenangan, pembentukan pelaksana tugas (Plt) PK, hingga persoalan hak suara dalam forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten.
Penolakan tersebut disampaikan Koordinator PK Partai Golkar Gunungkidul, Supriyono. Ia menilai proses penyelenggaraan Musda XI telah menyisakan persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka, terutama terkait kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Supriyono mengungkapkan, Musda XI sejatinya telah direncanakan berlangsung pada 8 November 2025. Namun, agenda pergantian kepemimpinan tersebut mengalami penundaan berulang hingga akhirnya digelar pada November 2026.
Menurutnya, penundaan hampir satu tahun itu tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Terlebih, kewenangan penyelenggaraan Musda yang semestinya berada dalam mekanisme organisasi DPD Golkar Gunungkidul justru diambil alih oleh kepengurusan tingkat provinsi.
”Musda ini terkesan sengaja diundur-undur. Ada sejumlah indikasi penyimpangan terhadap aturan organisasi, baik AD/ART maupun ketentuan yang ditetapkan DPP Partai Golkar. Karena itu, kami mempertanyakan dasar dan mekanisme pengambilalihan Musda oleh DPD provinsi,” kata Supriyono, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sebelum Musda dilaksanakan, sejumlah PK telah berupaya menyampaikan aspirasi melalui komunikasi dan dialog dengan jajaran kepengurusan partai. Mereka meminta agar seluruh tahapan Musda dijalankan sesuai tata tertib dan ketentuan organisasi.
Namun, upaya tersebut disebut tidak memperoleh respons sebagaimana yang diharapkan.
”Dari tingkat akar rumput, kami sudah berupaya menempuh jalur komunikasi dan dialog. Aspirasi sudah kami sampaikan agar Musda dilaksanakan sesuai aturan. Namun, suara kami tidak mendapatkan respons yang memadai. Sekarang, apa yang kami khawatirkan justru terjadi. Musda digelar dengan sejumlah persoalan yang kami nilai menyimpang dari mekanisme organisasi,” ujarnya.
Atas dasar itu, Supriyono secara tegas menyatakan tidak mengakui agenda yang berlangsung pada Senin tersebut sebagai Musda yang sah.
”Agenda hari ini, Senin, 9 November 2026, kami nyatakan bukan Musda yang sah. Sebab, sebuah Musda harus dilaksanakan dengan menaati tata tertib dan tahapan yang telah ditetapkan. Mekanisme organisasi tidak boleh diabaikan hanya demi kepentingan tertentu,” tegasnya.
PEMBENTUKAN PLT PK DIPERTANYAKAN
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pembentukan Plt pengurus kecamatan menjelang pelaksanaan Musda XI.
Supriyono menyebut, pembentukan Plt PK dilakukan secara mendadak oleh Plt Ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho. Padahal, menurutnya, kepengurusan PK sebelumnya masih memiliki legitimasi berdasarkan ketentuan perpanjangan masa jabatan dalam AD/ART.
Ia merujuk Bab XV tentang Aturan Peralihan Pasal 75 sebagai dasar untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Menurut Supriyono, pembentukan Plt semestinya memiliki alasan dan landasan organisasi yang jelas, bukan dilakukan tanpa penjelasan memadai.
”Berdasarkan Bab XV tentang Aturan Peralihan Pasal 75, pembentukan Plt harus mengacu pada ketentuan organisasi. Plt dapat dibentuk apabila pimpinan berhalangan tetap atau terjadi pelanggaran berat. Karena itu, kami mempertanyakan dasar pembentukan Plt PK, sementara kepengurusan sebelumnya masih memiliki legitimasi,” ungkapnya.
Ia tidak menampik bahwa masa kepengurusan PK telah berakhir pada November 2026. Namun, berakhirnya masa jabatan tersebut, menurutnya, tidak serta-merta menghapus kedudukan maupun kewenangan pengurus yang sedang menjabat.
”Memang masa jabatan kami telah berakhir. Namun, AD/ART mengatur bahwa apabila masa kepengurusan pimpinan provinsi, kabupaten, hingga kecamatan berakhir, kepengurusan tetap diperpanjang sampai Musda dilaksanakan. Artinya, kami masih memiliki kedudukan sebagai PK berdasarkan ketentuan organisasi,” tegasnya.
Supriyono menilai, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, keberadaan PK memiliki arti penting dalam struktur organisasi, termasuk dalam menentukan komposisi pemilik hak suara pada Musda.
Ia pun mempertanyakan apakah pembentukan Plt PK menjelang forum tersebut berkaitan dengan kepentingan tertentu dalam proses pemilihan Ketua DPD Golkar Gunungkidul periode 2026–2031.
Dugaan tersebut, menurutnya, perlu dijawab melalui penjelasan terbuka dari pihak yang mengambil keputusan.
RATNO PINTOYO: HAK PK JANGAN DIABAIKAN
Kritik lebih keras disampaikan pengamat kebijakan publik, politikus senior sekaligus penasihat DPD Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo.
Ia menilai dinamika menjelang hingga pelaksanaan Musda XI memperlihatkan persoalan serius dalam penghormatan terhadap aturan organisasi. Bahkan, Ratno menyebut proses reorganisasi kali ini sebagai salah satu yang terburuk karena dinilai mengabaikan posisi dan hak pengurus kecamatan.
”Musda yang diundur hampir satu tahun ini merupakan proses reorganisasi paling brutal. Menurut saya, ini bukan Musda yang berjalan sebagaimana mestinya. Ini justru seperti ‘sulapan’ Pak Singgih untuk menyunat hak para PK yang secara organisasi masih memiliki hak suara sah,” ujar Ratno.
Ratno menyayangkan pengurus kecamatan yang selama ini menjadi bagian penting dari mesin organisasi justru dinilai tidak mendapatkan ruang sebagaimana mestinya dalam proses pergantian kepemimpinan.
Menurutnya, PK bukan sekadar struktur pelengkap. Mereka memiliki peran strategis dalam menjaga basis partai, menjalankan kegiatan organisasi, serta membangun kekuatan Golkar hingga tingkat akar rumput.
”Teman-teman PK selama ini ikut berjuang membesarkan Golkar di tingkat bawah. Mereka bekerja untuk partai, menjaga basis, dan menjalankan kegiatan organisasi. Tetapi ketika Musda digelar, justru mereka ditinggalkan. Ini mencerminkan pola kepemimpinan yang tidak baik,” katanya.
SURATI DPP, MINTA MUSDA DIEVALUASI
Ratno menegaskan, kritik yang disampaikan tidak akan berhenti sebatas pernyataan. Ia berencana mengambil langkah organisasi dengan melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar agar pelaksanaan Musda XI Golkar Gunungkidul dievaluasi.
Ia meminta DPP turun tangan untuk memeriksa seluruh proses penyelenggaraan Musda, termasuk dasar pengambilalihan kewenangan oleh DPD Golkar DIY, pembentukan Plt PK, serta pemenuhan hak suara pengurus kecamatan.
Menurut Ratno, evaluasi juga perlu diarahkan kepada kepemimpinan DPD Golkar Gunungkidul maupun DPD Golkar DIY apabila dugaan pelanggaran mekanisme organisasi tersebut terbukti.
”Jangan sampai aturan organisasi hanya dijadikan formalitas. DPP harus melihat persoalan ini secara objektif. Kalau memang ada tahapan yang dilanggar dan hak kader yang diabaikan, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Polemik Musda XI Golkar Gunungkidul kini tidak sekadar berkutat pada pergantian kepemimpinan periode 2026–2031. Persoalan yang mengemuka telah menyentuh legitimasi forum, kewenangan struktur organisasi, serta hak kader dalam menentukan arah kepemimpinan partai.
Di tengah penolakan sejumlah PK dan rencana pengaduan kepada DPP, penjelasan resmi dari DPD Golkar DIY maupun DPD Golkar Gunungkidul menjadi penting untuk memberikan kejelasan kepada kader dan publik.
Sebab, legitimasi sebuah Musda bukan semata-mata ditentukan oleh terselenggaranya forum, melainkan juga oleh kepatuhan terhadap aturan dan mekanisme organisasi yang menjadi landasannya.
Penulis: Hm_MY.
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
