GUNUNGKIDUL (DIY) | matayogya.com — Polemik pengisian Pamong dan Staf Pamong Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, kian memanas. Bukan sekadar mempersoalkan siapa yang memperoleh nilai tertinggi, enam peserta seleksi kini memilih membawa sejumlah keberatan ke ranah pengawasan pemerintah daerah.
Mereka sepakat melayangkan pengaduan kepada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul. Langkah tersebut ditempuh setelah pelaksanaan ujian pada Rabu (28/10/2026) dinilai menyisakan sejumlah persoalan yang belum mendapatkan penjelasan secara memadai.
Ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Mulai dari keterbukaan proses penilaian, dugaan hubungan kekerabatan dalam tim penguji, gangguan teknis ketika ujian praktik komputer berlangsung, hingga keputusan mengumumkan hasil seleksi di tengah keberatan peserta yang belum tuntas diklarifikasi.
Bahkan, muncul dugaan yang jauh lebih serius, yakni adanya oknum di lingkungan Pemerintah Kalurahan Jepitu yang disebut-sebut memberikan bocoran jawaban kepada salah satu peserta. Informasi tersebut turut diminta untuk ditelusuri agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa pembuktian.
Bagi enam peserta pengadu, persoalan ini bukan semata-mata tentang menerima atau menolak hasil ujian. Mereka mempertanyakan apakah seluruh peserta telah memperoleh kesempatan yang sama dan apakah proses seleksi benar-benar berlangsung secara independen.
HASIL SUDAH DIUMUMKAN, KEBERATAN BELUM TERJAWAB
Salah satu persoalan yang paling disorot adalah mekanisme pemeriksaan hasil ujian. Peserta mengaku hanya menerima informasi nilai akhir tanpa memperoleh rincian mengenai jawaban yang dinyatakan benar maupun salah.
Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mencocokkan hasil pekerjaan dengan dasar penilaian yang digunakan tim penguji.
Keterbukaan semacam ini menjadi penting dalam proses seleksi jabatan pemerintahan. Sebab, nilai bukan sekadar angka, melainkan dasar penentuan seseorang untuk menduduki posisi dalam struktur pemerintahan kalurahan.
Persoalan semakin mencuat setelah hasil seleksi ditempel di Balai Kalurahan Jepitu pada Kamis (29/10/2026) malam.
Sejumlah peserta kemudian mendatangi kantor kalurahan pada Jumat (30/10/2026) untuk memastikan pengumuman tersebut. Mereka mempertanyakan mengapa hasil sudah dipublikasikan sementara keberatan mengenai mekanisme seleksi belum memperoleh jawaban yang dianggap memadai.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana panitia dan tim penguji membuka ruang klarifikasi kepada peserta sebelum hasil akhir diumumkan.
DINAMIKA UJIAN BERUJUNG PROTES
Menurut keterangan perwakilan peserta, keberatan sebenarnya telah disampaikan ketika proses seleksi berlangsung. Peserta berupaya meminta penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan serta sejumlah persoalan teknis yang mereka temukan.
Namun, komunikasi dengan tim penguji dinilai belum menghasilkan penjelasan yang menjawab substansi keberatan.
Ketegangan kemudian meningkat setelah muncul langkah dari pihak Panewu yang disebut menyampaikan pernyataan untuk masuk ke dalam lingkup pelaksanaan ujian. Sikap tersebut justru memicu keberatan dari peserta.
Perwakilan peserta mengaku akhirnya meninggalkan lokasi pengujian. Situasi kemudian diikuti protes sejumlah warga dan peserta lainnya yang turut meninggalkan tempat seleksi.
Setelah peristiwa itu, peserta berharap ada pertemuan resmi dengan tim penguji untuk memperoleh klarifikasi secara langsung. Akan tetapi, menurut Sartono, hingga Kamis malam belum ada undangan pertemuan yang mereka terima.
Di tengah belum adanya penyelesaian tersebut, peserta justru memperoleh informasi bahwa hasil seleksi telah diumumkan di balai kalurahan.
LIMA PERSOALAN MENJADI DASAR PENGADUAN
Dalam pengaduan yang disepakati enam peserta, terdapat lima persoalan utama yang meminta perhatian Inspektorat Kabupaten Gunungkidul.
Pertama, menyangkut keterbukaan tahapan seleksi. Peserta mempertanyakan apakah informasi dan pengumuman mengenai proses pengisian pamong telah disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua, dugaan benturan kepentingan dalam komposisi tim penguji. Peserta mengindikasikan adanya hubungan kekerabatan antara anggota tim penguji dengan salah satu peserta. Dugaan ini perlu diverifikasi untuk memastikan independensi dan objektivitas penyelenggara.
Ketiga, persoalan ujian praktik komputer. Peserta mengeluhkan gangguan perangkat lunak atau software ketika ujian berlangsung. Mereka mempersoalkan tidak adanya tambahan waktu meskipun kendala teknis disebut memengaruhi pengerjaan.
Keempat, transparansi pemeriksaan jawaban. Peserta meminta agar mekanisme penilaian dibuka sehingga dasar penentuan nilai dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Kelima, mekanisme pengumuman hasil. Peserta menilai pengumuman dilakukan ketika sejumlah keberatan belum memperoleh penyelesaian yang jelas.
Kelima persoalan tersebut menjadi materi yang diminta untuk diperiksa secara menyeluruh, bukan hanya melalui penjelasan panitia, tetapi juga dengan menelusuri dokumen dan bukti pelaksanaan seleksi.
DUGAAN BOCORAN JAWABAN, JANGAN BERHENTI PADA ISU
Di antara berbagai keberatan yang disampaikan, dugaan pemberian bocoran jawaban menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus.
Peserta meminta agar informasi mengenai dugaan adanya oknum Pemerintah Kalurahan Jepitu yang memberikan jawaban kepada peserta tertentu tidak diabaikan.
Jika benar terjadi, praktik semacam itu berpotensi merusak prinsip persaingan yang sehat. Peserta yang mengikuti ujian dengan kemampuan sendiri tentu tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang berbeda dengan peserta yang diduga memperoleh keuntungan melalui akses informasi khusus.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Diperlukan pemeriksaan terhadap sumber informasi, pihak yang disebut terlibat, keterangan saksi, serta bukti komunikasi atau dokumen lain yang relevan.
Inspektorat diharapkan mampu mengurai persoalan tersebut secara objektif. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, penanganannya dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
INSPEKTORAT DIMINTA MEMERIKSA, BUKAN SEKADAR MENERIMA LAPORAN
Enam peserta tidak hanya meminta klarifikasi administratif. Mereka menghendaki pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pengisian Pamong dan Staf Pamong Kalurahan Jepitu.
Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen kepanitiaan, berkas pendaftaran, verifikasi persyaratan, materi ujian, berita acara, perangkat penilaian, hasil pemeriksaan jawaban, hingga dasar penetapan nilai.
Mereka juga meminta evaluasi terhadap panitia, tim penguji, serta unsur pengawas. Jika ditemukan keterlibatan atau kelalaian yang terbukti memengaruhi objektivitas seleksi, peserta meminta dilakukan evaluasi personel sesuai ketentuan.
Bahkan, seleksi ulang menjadi salah satu tuntutan yang diajukan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan prosedur atau pelanggaran material yang memengaruhi keabsahan hasil ujian.
Surat pengaduan tersebut ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dengan tembusan kepada Bupati Gunungkidul, pimpinan DPRD Kabupaten Gunungkidul, Panewu Girisubo, serta Pemerintah Kalurahan Jepitu.
UJIAN INTEGRITAS BAGI PENYELENGGARA
Kini, persoalan seleksi Pamong Kalurahan Jepitu tidak cukup diselesaikan dengan memperlihatkan daftar nilai atau menyampaikan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan.
Yang dibutuhkan adalah penjelasan terbuka mengenai bagaimana ujian diselenggarakan, bagaimana jawaban diperiksa, siapa yang bertanggung jawab atas penilaian, dan apakah seluruh peserta benar-benar mendapatkan perlakuan yang setara.
Panitia dan tim penguji juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi atas berbagai tudingan tersebut. Pemerintah Kalurahan Jepitu maupun pihak terkait diharapkan tidak menghindari persoalan, melainkan memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan fakta.
Inspektorat Kabupaten Gunungkidul kini diharapkan mengambil peran penting untuk menguji seluruh keberatan tersebut secara profesional dan independen.
Sebab, kepercayaan publik terhadap pemerintahan kalurahan tidak dibangun hanya melalui hasil seleksi, tetapi juga melalui proses yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Enam peserta telah menyampaikan pengaduan. Kini, publik menunggu bagaimana Inspektorat menjawabnya melalui pemeriksaan yang objektif.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara transparan. Namun, apabila penyimpangan terbukti, tindakan korektif harus dilakukan sesuai ketentuan, termasuk mempertimbangkan seleksi ulang apabila keabsahan hasil memang telah terpengaruh.
Sebab, jabatan pamong bukan hadiah bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan. Jabatan tersebut merupakan amanah pelayanan masyarakat yang harus diperoleh melalui proses seleksi yang jujur dan adil.
Penulis: Redaksi.
Editor: Redaktur.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
