GUNUNGKIDUL (DIY) | matayogya.com – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul mengungkap dugaan praktik manipulasi data dan penyimpangan retribusi di sejumlah Tempat Pemungutan Retribusi kawasan wisata pantai selatan Gunungkidul. Temuan awal diperoleh tim melalui kegiatan investigasi dan sampling operasi langsung di lapangan.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Gunungkidul menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal pengelolaan retribusi wisata agar transparan dan akuntabel. Menurutnya, retribusi merupakan penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga praktik yang merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik tidak akan ditoleransi.
Ia juga menjelaskan pembagian tugas internal sesuai tupoksi. Pelaksanaan operasi, investigasi, serta pemeriksaan awal di lapangan menjadi kewenangan Bidang Penegakan Peraturan Daerah, sementara pimpinan Satpol PP bertanggung jawab pada kebijakan, komando, dan tindak lanjut kelembagaan setelah hasil pemeriksaan selesai.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Gunungkidul Sumarno, S.ST., M.M., memaparkan hasil investigasi yang dilakukan melalui pengamatan langsung kendaraan yang masuk kawasan wisata, pemeriksaan tiket milik pengunjung, serta pengawalan kendaraan dari TPR hingga area parkir objek wisata.
”Dari hasil sampling tersebut ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan pendapatan daerah dan akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta klarifikasi terhadap petugas yang bertanggung jawab,” ucap Sumarno kepada awak media.
Sumarno menambahkan, di TPR Banjarejo yang mengarah ke kawasan Pantai Drini, tim menemukan tiket masuk jenis customer copy yang seharusnya tidak berada di tangan pengunjung. Selain itu, terdapat bus yang masuk ke kawasan wisata tanpa melalui pemeriksaan di TPR dan tanpa tiket retribusi yang diduga mendapat pengawalan dari joki.
”Sampling dilakukan pada shift siang maupun malam. TPR Banjarejo diketahui berada di bawah tanggung jawab DD dengan jumlah personel sembilan orang,” jelasnya.
Disamping itu, temuan serupa juga terjadi di TPR Ngestirejo arah Pantai Krakal. Petugas kembali menemukan tiket customer copy di tangan pengunjung dan bus yang melintas tanpa dilakukan pemeriksaan jumlah penumpang oleh petugas TPR. Dalam kejadian itu, joki bus hanya melaporkan jumlah penumpang sebanyak 20 orang kepada petugas. Namun setelah dicek langsung di area parkir Pantai Krakal, jumlah penumpang sebenarnya mencapai 35 orang.
Sumarno menyebut perbedaan jumlah penumpang yang signifikan menunjukkan adanya indikasi manipulasi data yang berpotensi digunakan untuk mengurangi setoran retribusi. Praktik seperti ini dinilai tidak bisa ditoleransi karena berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik. TPR Ngestirejo berada di bawah tanggung jawab STN dengan jumlah anggota tujuh orang.
Sumarno mengkritik keras oknum-oknum yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Pengelolaan retribusi wisata harus dilakukan secara transparan dan akuntabel karena menyangkut penerimaan daerah.
”Jika benar ada oknum yang sengaja memanipulasi data, membiarkan kendaraan masuk tanpa pemeriksaan, atau bermain dengan joki untuk mengurangi setoran retribusi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan tidak boleh ada ruang bagi praktik semacam itu di lingkungan pelayanan pemerintah,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Plt. Kasatpol PP menyampaikan seluruh penanggung jawab dan petugas TPR yang terkait dengan temuan tersebut akan dipanggil. Pemeriksaan dan klarifikasi akan dikoordinasikan kepada Pemkab Gunungkidul untuk dilakukan pendalaman dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Satpol PP juga menegaskan bahwa kewenangannya terbatas pada pengawasan kepatuhan terhadap Perda Trantibum, sementara kewenangan teknis retribusi dan penindakan pidana tetap dikoordinasikan dengan OPD teknis dan aparat penegak hukum.
Penulis: Arf_MY.
Editor: Redaktur.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
