GUNUNGKIDUL (DIY) | matayogya.com – Ketahanan pangan “Lumbung Mataram” di Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, yang didanai oleh Dana Keistimewaan (Danais) DIY, kini menuai kritik tajam. Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah ini dinilai kurang transparan dalam pengelolaan belanjanya dan menimbulkan tanda tanya besar terkait kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Anggaran Fantastis dari Tahun ke Tahun
Berdasarkan data yang dihimpun, kucuran Danais untuk proyek ini mengalir deras dalam beberapa tahapan. Tahap I 2022: Rp 750 Juta, Tahap II (2023): Rp 1,5 Miliar, Tahap III (2024): Rp 750 Juta, Rencana Tahap IV (2026): Rp 1,6 Miliar.
Anggaran yang secara total mencapai Rp 4,6 miliar ini dialokasikan untuk pembangunan fisik embung pengairan, lumbung pangan, hingga pengadaan ternak kambing. Namun, besarnya modal yang diberikan pemerintah daerah melalui status keistimewaan ini dinilai tidak berbanding lurus dengan keterbukaan informasi publik di tingkat desa.
Indikasi Penutupan Akses Informasi PADes
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah status Pendapatan Asli Desa (PADes). Hingga saat ini, belum ada laporan yang gamblang mengenai hasil dari pengelolaan aset-aset tersebut ke kas desa. Ironisnya, ketika dikonfirmasi mengenai kontribusi riil proyek ini terhadap PADes, sejumlah perangkat desa cenderung menghindar dan seolah bungkam.
Hal ini memicu kecurigaan warga dan pengamat kebijakan publik mengenai potensi kebocoran anggaran atau maladminstrasi dalam pengelolaan operasional Lumbung Mataram.
TPK Hanya Formalitas Belanja Didominasi Internal Perangkat
Dugaan ketidakberesan semakin menguat setelah adanya pengakuan dari internal Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Salah seorang TPK, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkap bahwa fungsi TPK di lapangan telah dikebiri.
Secara administratif, TPK seharusnya memiliki peran dalam pengadaan barang dan jasa. Namun kenyataannya, peran mereka dibatasi hanya pada urusan teknis tenaga kerja, sementara kendali penuh keuangan berada di tangan segelintir perangkat desa.
Perlunya Audit Independen
Ketimpangan antara besarnya anggaran yang diterima dengan transparansi di tingkat bawah ini menuntut adanya pengawasan ketat dari Inspektorat Daerah maupun Paniradya Kaistimewan. Tanpa adanya audit yang jelas dan keterbukaan soal PADes, proyek yang sejatinya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat ini dikhawatirkan hanya menjadi ladang kepentingan oknum tertentu.
Masyarakat Kalurahan Bendung kini menanti kejelasan: ke mana larinya hasil dari miliaran rupiah dana yang telah dikucurkan tersebut?
Penulis: Hm_MY.
Editor: Redaksi.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
