BANTUL (DIY) | matayogya.com – Kasus dugaan penyelewengan dana desa kini menyeret perhatian publik. Pemerintah Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta lakukan pergantian bendahara Kalurahan. Hal ini dilakukan setelah bendahara Kalurahan sebelumnya diduga terlibat dalam penyelewengan dana desa (DD).
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Lurah Wonokromo, Machrus Hanafi mengatakan, salah seorang pamong sudah tidak bertugas di Kalurahan Wonokromo. Pamong yang bertugas sebagai bendahara tersebut sudah tergantikan. “Sudah tidak bertugas, wong sudah kita gantikan,” kata Lurah Wonokromo, Machrus Hanafi, saat dihubungi wartawan, Rabu (17/12/2025).
Kendati demikian, Lurah Wonokromo tidak mengungkapkan atas identitas pamong yang dicopot tersebut. Namun, yang bersangkutan dicopot pada awal Desember 2025. “Bendahara sudah tidak bertugas per tanggal 8 Desember 2025,” ungkapnya.
Informasi yang sempat beredar, Dana Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, diduga diselewengkan hingga capai miliaran rupiah. Kasus tersebut tengah ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
Inspektur Daerah Kabupaten Bantul, Trisna Manurung mengatakan, kasus ini dilaporkan oleh Lurah Wonokromo. “Laporan dari Lurah masuk akhir bulan November 2025, laporan itu terkait dugaan penyelewengan uang Kalurahan,” ucapnya.
Dugaan penyelewengan dana desa, berupa adanya pengeluaran dari kalurahan. Akan tetapi uang tersebut tidak sampai ke pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan.
”Uang sudah dicairkan dari kas Kalurahan namun, belum diserahkan kepada pihak ketiga sampai saat ini dan secara makro mencapai miliaran rupiah,” ujarnya.
Trisna Manurung, menjelaskan bahwa indikasi awal penyelewengan muncul setelah ditemukan ketidaksesuaian antara pencairan anggaran dan realisasi kegiatan di lapangan.
Penyelidikan ini bermula dari laporan resmi yang disampaikan Lurah Wonokromo kepada Bupati Bantul pada akhir November 2025. Dalam laporan tersebut, lurah mengungkap adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan kalurahan, khususnya terkait alur pencairan dan penggunaan dana APBKal.
Meski demikian, Trisna menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat indikatif dan belum merupakan hasil final audit. Inspektorat saat ini masih mendalami dokumen pertanggungjawaban, termasuk surat pertanggungjawaban (SPJ), bukti transfer, serta alur pencatatan keuangan.
Penulis: Ynd_MY.
Editor: Redaktur.
Ikuti Saluran MY:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7ZDWBHAdNVR2Jkqr14
