SLEMAN (DIY) | matayogya.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY resmi tetapkan dan melakukan penahan terhadap Sarjono, mantan Dukuh Candirejo, Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta pada Kamis (11/9/2025).
Sarjono diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait penjualan ilegal sebagian Tanah Kas Desa (TKD) Persil 108 yang berlokasi di wilayah dusunnya.
Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik Kejati DIY memperoleh dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Sarjono sebagai tersangka.
Adapun modus yang dilakukan oleh Sarjono yakni, dengan sengaja menghapus keberadaan aset TKD dari laporan resmi inventarisasi tahun 2010, sehingga seolah-olah tanah tersebut tidak lagi tercatat sebagai aset desa.
Kasi Penkum Kejati DIY, Herwatan, dalam keterangannya kepada awak media Jumat (12/9/2025) menjelaskan, Sarjono saat itu menjabat sebagai Dukuh Candirejo, dan terlibat dalam Tim Inventarisasi Kring Padukuhan Candirejo.
Selanjutnya, tersangka secara sengaja, bersama oknum perangkat kalurahan lainnya, menghilangkan data TKD Persil 108 dari daftar inventaris dengan dalih tanah tersebut terkena banjir.
Setelah tanah seluas 6.650 meter persegi tersebut dikeluarkan dari daftar inventaris, tersangka diduga memanfaatkan celah administratif melalui proses turun waris warga untuk kemudian mengalihfungsikan dan menjual tanah tersebut.
Adapun dua bidang tanah yang berhasil dijual oleh Sarjono, antara lain:
1. SHM No. 2883 luas 1.747 m2 dijual dengan harga Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
2. SHM No. 5000 yang berisan dengan persil 108 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
Tanah-tanah tersebut kemudian dijualnya kepada Yayasan Yeremia Pemenang yang beralamat di Meruya Selatan, Jakarta Barat.
Dalam hal tersebut, tersangka melanggar sejumlah peraturan terkait pengelolaan tanah desa dan tanah Kasultanan, seperti Permendagri No. 4 Tahun 2007, Peraturan Gubernur DIY No. 11 Tahun 2008, Perda DIY No. 1 Tahun 2017, serta Pergub DIY No. 34 Tahun 2017.
Selain itu, atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar: Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiair: Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Akibat perbuatan tersangka tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara Pemerintah Kalurahan Tegaltirto berdasarkan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. X.700/56/PM/2025 tanggal, 23 Mei 2025 sebesar Rp733.084.739,” jelasnya.
Sampai dengan berita ini di publikasikan, pihak Kejati DIY secara langsung melakukan penahanan terhadap tersangka.
“Hal ini untuk menghindari tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan pidananya.” Pungkas Kasi Penkum Kejati DIY.
(redaksi.)
